PKB: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi, Wajib Diabaikan

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PKB DPR Luqman Hakim menyatakan putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

“Menurut saya, Putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU agar menunda pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 bertentangan dengan konstitusi negara, yakni Pasal 22E UUD 1945 yang memerintahkan Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun,” kata Luqman saat dikonfirmasi, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, putusan PN tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena bertentangan dengan UUD 1945.

“Maka putusan PN Jakpus itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan oleh karenanya wajib diabaikan,” kata dia.

Luqman mendukung respons KPU yang menyatakan banding atas putusan PN Jakpus. 

“Kepada seluruh stakeholder pemilu, saya minta tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah ditetapkan, sehingga Pemilu 14 Februari 2024 dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKS bidang Hukum, Zainuddin Paru menyatakan gugatan yang diajukan Partai Prima adalah Gugatan Perbuatan Melawan  Hukum (PMH). Yang  menyatakan Partai Prima dirugikan secara Pardata. Namun tidak demikian  dengar Partai lain.

“Terhadap Surat Keputusan  KPU seharusnya diperiksa   & diputus oleh PTUN. Bukan wilayah PN,” kata Zainuddin saat dinkonfirmasi, Kamis (2/3/2023).

PKS menegaskan tahapan Pemilu sudah berjalan tidak bisa diinterupsi karena persoalan satu partai. Apalagi, putusan Pemilu, lanjutnya, adalah ranah MK.

“Soal Putusan pemilu berjalan atau tunda adalah kewenangan MK,” kata dia.

Zainuddin menegaskan keputusan PN tersebut tidak menghalangi KPU untuk terus bekerja melanjutkan tahapan Pemilu 2024.

“Putusan ini tidak menghalangi KPUmelaksanakan tugasnya melanjutkan tahapan  pemilu hingga diselenggarakan pada 14 Februari 2024,” pungkasnya.